Indikator
  • Undercontruction

DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Bahas Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg

Home / Peristiwa - Daerah / DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Bahas Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg
DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Bahas Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). (FOTO: Nasional Kompas)

PANDEGLANGTIMES, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu melaksanakan rapat terkait realisasi larangan mantan narapidana korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (Caleg) 2019.

Hal itu menyusul diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

PKPU itu mengatur norma larangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif (Caleg). Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

"Intinya adalah kita ingin penjelasan mengenai PKPU yang sudah diundangkan oleh Menkumham dalam lembaran negara," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Selain itu, Bamsoet sapaan akrab Bambang juga mengungkapkan, masih ada beberapa pasal dalam PKPU itu perlu penjelasan secara detil. Terutama, mengenai larangan mantan Napi korupsi menjadi Caleg.

"Tapi yang pasti kami memberikan catatan dari DPR bahwa ketentuan itu jelas melanggar konstitusi hukum kita, bahwa seseorang tidak boleh dihukum dua kali, dia kan sudah pernah dihukum kemudian dihukum lagi (dilarang jadi anggota Caleg 2019)," Ketua DPR RI ini. (*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com