KPU RI Sudah Deteksi Ada Mantan Narapida Korupsi Daftar Caleg

Home / Berita / KPU RI Sudah Deteksi Ada Mantan Narapida Korupsi Daftar Caleg
KPU RI Sudah Deteksi Ada Mantan Narapida Korupsi Daftar Caleg KPU. (FOTO: Jawapos)

TIMESPANDEGLANG, JAKARTA – Komisioner KPU RI (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), Wahyu Setiawan, mengungkapkan sudah ada beberapa caleg yang terdeteksi merupakan mantan narapidana kasus korupsi

"Kami masih mengumpulkan data karena di beberapa daerah ada informasi tentang hal itu (mantan narapidana korupsi mendaftar caleg). Seperti misalnya di NTB dan Sumatera Utara ada informasi tentang itu," ujar Wahyu kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018). 

Terhadap informasi ini, KPU pusat meminta KPU daerah menetapkan terlebih dulu salinan terhadap laporan itu. "Biar nanti kami mampu bertindak adil berdasarkan ketentuan yang berlaku," tegas Wahyu.

Sementara untuk calon anggota legislatif (caleg) pusat, Wahyu menyatakan belum mengidentifikasi adanya mantan narapidana korupsi. "Belum, belum ada," tuturnya. 

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan parpol jika ditemukan caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Nantinya, parpol diminta mengganti caleg tersebut dengan caleg lain. 

Penggantian itu dilakukan setelah tahapan verifikasi terhadap syarat caleg selesai dilakukan. "Jadi nanti bisa melakukan mekanis penggantian. Ini berlaku secara hukum.  Penggantian ini bisa berlaku untuk penggantian caleg di semua level, baik DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota," tambah Wahyu. 

Berdasarkan tahapan pencalonan caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, masa verifikasi syarat administrasi daftar calon berakhir pada 18 Juli.

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar caleg dan syarat caleg akan disampaikan kepada parpol pada 19-21 Juli 2018.

Selanjutnya, pada 22-31 Juli, KPU memberikan waktu untuk perbaikan daftar caleg dan syarat caleg serta pengajuan caleg pengganti. Verifikasi terhadap perbaikan daftar caleg dan syarat caleg dilakukan pada 1-7 Agustus 2018. 

Sejauh ini, baru Golkar yang mengaku mendaftarkan mantan koruptor sebagai caleg ke KPU RI. Kedua mantan napi yang diusung Partai Golkar itu diantaranya Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Aceh Teuku Muhammad Nurlif dan Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah M Iqbal Wibisono.(*)  

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com