Pemda Lombok Barat Gandeng Kemenpu-Pera RI Tangani Limbah

Home / Berita / Pemda Lombok Barat Gandeng Kemenpu-Pera RI Tangani Limbah
Pemda Lombok Barat Gandeng Kemenpu-Pera RI Tangani Limbah Suasana penanda tangan kerjasama antara Pemda Lombok Barat dengan Kemenpu-pera dalam menangani limbah. (FOTO: Humas Lombok Barat for TIMES Indonesia)

TIMESPANDEGLANG, LOMBOK BARAT – Perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi warganya mendapat apresiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera RI). Teruma soal menangani limbah.

Bertempat di Hotel Sanur Paradise Denpasar, Bali, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menanda tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam penyiapan implementasi infrastruktur berbasis masyarakat dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (PPLP).

Fauzan didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lobar, H. Baehaqi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, I Made Arthadana. 

Dalam kata sambutannya, Direktur PPLP Cipta Karya, Dodi Krispratmadi menyatakan bahwa problem permukiman saat ini bukan hanya masalah penyediaan air bersih, namun juga penyediaan sanitasi berupa pengelolaan limbah, terutama limbah rumah tangga.

"Limbah padat maupun cair yang tidak dikelola secara baik dan komunal sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat," kata Dodi Krispratmadi, dalam siaran pers yang diterima TIMES Indonesia, Kamis (19/7/2018).

Dodi menyatakan, tidak hanya dalam rangka penyiapan air dan lingkungan yang sehat, namun juga yang berbasis masyarakat (komunal). 

Ia meyakini dengan menyasar masyarakat,  khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka keberlangsungan penanganan permasalahan tersebut dapat dijamin melalui pemberdayaan masyarakat.

"Pemerintah sangat konsern kepada penyediaan instalasi limbah berjaringan yang berbasis masyarakat," ucapnya.

Program yang dilabeli Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) ini didesain secara komunal di mana Pemerintah Daerah diminta untuk ikut memperhatikan masalah lingkungan di daerahnya masing-masing. 

Sejak tahun 2007-2015, setidaknya Rp. 1,9 trilyun sudah digelontorkan untuk membiayai program tersebut. Di tahun 2017 lalu saja, Rp. 50,4 miliar dari Islamic Development Bank dan APBN digelontorkan untuk membantu MBR dalam mengatasi masalah sanitasi lingkungan. 

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid sendiri menanda tangani PKS tersebut bersama 81 Bupati/Wali Kota dari 31 Provinsi Se-Indonesia. 
Fauzan mengaku bahwa program Sanimas ini memiliki manfaat sangat besar bagi Lobar. 

Menurutnya, sejak tahun 2007, Pemda Lobar terus mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.

"Tahun lalu, kita memperoleh 300 juta dan ditambahkan lagi melalui Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 19 miliar," kata Fauzan, Bupati Lombok Barat. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com